Dalam upaya merespon langkah–langkah strategis Menteri Pertanian terkait percepatan pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai (PJK) serta dalam dua tahun mendatang, Inspektorat Jenderal merencanakan penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pertanian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 yang akan berlangsung di Auditorium Ir. Sadikin Sumintawikarta, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen, jalan Tentara Pelajar No.12A, Cimanggu, Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 26–28 Januari 2015 mendatang.

Last Updated ( Friday, 16 January 2015 10:44 )

Read more...

 

Ada sesuatu yang menggembirakan bagi Kementerian Pertanian pada saat berlangsungnya Festival Antikorupsi– Pameran Integrity Expo pada tanggal 9 – 11 Desember 2014 silam di gedung Ghra Sabha Pramana, Yogyakarta, yaitu diterimanya 2 (dua) penghargaan dari KPK terhadap keberhasilan kinerja Kementerian Pertanian dalam hal pengelolaan/penanganan gratifikasi selama periode tahun 2014.

Last Updated ( Thursday, 15 January 2015 12:10 )

Read more...

 


Dalam rangka menyusun sistem data Upsus online, Biro Perencanaan pada hari Selasa, 13 Januari 2014 menyelenggarakan pertemuan dengan Sekretaris dari 9 eselon I, dipimpin langsung oleh Kepala Biro Perencanaan, Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc. Pertemuan ini membahas bentuk format formulir Upsus online yang akan diisi oleh tim pendamping yang telah ditetapkan sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1243/Kpts/OT.160/12/2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya.

Last Updated ( Wednesday, 14 January 2015 15:43 )

Read more...

 


Dalam rangka percepatan pencapaian target swasembada pangan dua tahun ke depan, Kementerian Pertanian menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1243/Kpts/OT.160/12/2014 tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya.

Last Updated ( Wednesday, 14 January 2015 15:33 )

Read more...

 

Peraturan Presiden tentang kedudukan BPKP yang mempertegas kedudukannya langsung di bawah Presiden telah terbit di penghujung tahun 2014. Peraturan bernomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 31 Desember 2014.

Dengan demikian maka tugas BPKP adalah  mengawasi, mengendalikan keuangan negara, dan memberikan rekomendasi secara langsung kepada Presiden.

Last Updated ( Tuesday, 13 January 2015 10:17 )

Read more...

 

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 41

Peraturan Terbaru

Surat BKN Nomor WK.26-30/V.125-6/99

tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Menduduki Jabatan Auditor Madya dan Auditor Utama


Peraturan Menpan dan RB Nomor 20 Tahun 2012

tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi


Perpres RI Nomor 41 Tahun 2012

tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor


Perpres RI Nomor 35 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah


Peraturan MENPAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014


Peraturan Mentan Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian


Surat Edaran MENPAN Nomor 11 Tahun 2011

tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012

 


PP Nomor 25 Tahun 2012

 

tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan


PP Nomor 48 Tahun 2012

 

tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kementerian Pertanian


PP Nomor 41 Tahun 2012

 

tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan


Perpres Nomor 70 Tahun 2012

 

tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah


Perpres Nomor 103 Tahun 2012

tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Pertanian


Inpres Nomor 3 Tahun 2012

tentang Kebijakan Pengadaan Gabah Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah


Permenpan Nomor 60 Tahun 2012

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah


Lampiran 3a Permenpan Nomor 60 Tahun  2012

 


Lampiran 3b Permenpan Nomor 60 Tahun 2012


Lampiran 4 Permenpan Nomor 60 Tahun 2012


Lampiran 5 Permenpan Nomor 60 Tahun 2012


Lampiran 6 Permenpan Nomor 60 Tahun 2012

 

 

Sedang Berkunjung
We have 7 guests online
Green Audits
Media Auditor
Komitmen Anti Korupsi
Selayang Pandang Itjen
Foto Kegiatan
struktur organisasi-2014.jpg