PostHeaderIcon WBK

Pekan Gerakan Anti Korupsi Kementerian Pertanian Tahun 2010, 8 - 9 Desember 2010 dalam rangka Hari Anti Korupsi se-Dunia

Movie Rangkaian Kegiatannya klik disini

Last Updated ( Friday, 14 January 2011 18:04 )

 
>> Makna Logo

Logo WBK didesain dengan maksud melambangkan semangat anti korupsi yang wajib mendapat dukungan penuh semua pihak terkait, dilingkungan Kementerian Pertanian. Makna bentuk dan warna setiap unsur pada logo ini menjelaskan bahwa:

  • Tulisan WBK, merupakan ikon yang mudah diingat dan melambangkan ketegasan serta keseriusan.
  • Tikus berpakaian, merupakan citra pelaku korupsi.
  • Lingkaran berpalang, merupakan tanda penolakan terhadap keberadaan koruptor dan sejenisnya.
  • Tulisan dibawah logo, merupakan penjelasan akronim "WBK".

logo wbk

>> Definisi

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah unit kerja setingkat Eselon II atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian yang telah memenuhi kriteria penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi.

>> Tujuan

Menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi sebagai bentuk apresiasi kementerian atas terlaksananya upaya-upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

>> Landasan

Penyelenggaraan kegiatan WBK merupakan perwujudan atas tindaklanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

  • TAP MPR VIII/MPR/2001
  • UU No.28 Tahun 1998 dan UU No. 20 Tahun 2001 PP No. 30 Tahun 1980
  • Inpres No. 5 Tahun 2004
  • SE MenPAN No.SE/04/M.PAN/2/2005
  • Permentan NO.40/permentan/OT.140/8/2008
>> Upaya Meraih WBK

Bagi unit kerja yang ingin mendapatkan status WBK, diupayakan untuk senantiasa berupaya melaksanakan aktivitas konkrit berikut ini:

  • Komitmen Pimpinan untuk Memberantas KKN.Menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan tepat. (dilaksanakan)
  • Menerapkan Sisten Pengendalian Intern (SPI) secara melekat. (institusional)
  • Menindaklanjuti Temuan Laporan Hasil Audit (TLHA) Aparat Pemeriksa Fungsional dengan tepat waktu.
  • Secara mandiri menciptakan inovasi aksi pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkup kerjanya, baik yang bersifat preemtif, preventif maupun represif.

>> 15 Aksi Pakta Integritas

"WBK dan Pakta Integritas adalah satu kesatuan utuh"

Pakta Integritas merupakan suatu janji pribadi kepada bangsa dan negara untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, yang didokumentasikan secara tertulis serta diikrarkan dihadapan publik. Adapun aksi konkrit yang wajib dijalankan yaitu:

Aksi 1 : Sosialisasi Pakta Integritas.

Aksi 2 : Penandatanganan Pakta Integritas.

Aksi 3 : Peningkatan Kinerja Pegawai.

Aksi 4 : Disiplin Pegawai.

Aksi 5 : Pelayanan Prima.

Aksi 6 : Anti Gratifikasi.

Aksi 7 : Kesederhanaan.

Aksi 8 : Mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Aksi 9 : Pengadaan barang dan jasa berkualitas.

Aksi 10 : Penerapan teknologi informasi.

Aksi 11 : Penerapan reward dan punishment.

Aksi 12 : Penetapan wilayah bebas dari korupsi.

Aksi 13 : Dukungan terhadap upaya penindakan korupsi.

Aksi 14 : Pengawasan.

Aksi 15 : Monitoring dan Evaluasi.

>> Kriteria WBK

Penilaian dan pemantauan dalam penetapan WBK, dilakukan secara komprehensif oleh tim WBK dengan mempertimbangkan berbagai unsur yaitu :

Kriteria Kinerja.

1. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi.

2. Aspek Komitmen Pimpinan.

Kriteria Pengelolaan Anggaran.

1. Aspek Keuangan.

2. Aspek Dsiplin Pegawai.

3. Aspek Tindak Pidana Korupsi.

>> Media Pengaduan

Bila anda mendapatkan informasi terkait tindak pidana korupsi dan /atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan kerja anda, maka segera sampaikan informasi secara lengkap melalui media komunikasi yang telah kami sediakan yaitu:

a. SMS Pengaduan: 0811121967

b. Website: www.deptan.go.id/itjen

c. Surat: Inspektur Investigasi Kementerian Pertanian

Gedung B, Lantai III                                                                                                                Jln. Harsono RM No.3, Ragunan                                                                                             Jakarta Selatan - 12550

>> Pengaduan Berkualitas Prima

Anda pun dapat berperan serta secara aktif dalam mengawasi penyelenggaraan negara sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 1999 yang mensyaratkan bahwa laporan pengaduan masyarakat disampaikan meliputi hal-hal berikut ini:

a. Disampaikan secara tertulis

b. Tertera nama dan alamat pemberi informasi dengan melampirkan fotokopi identitas diri.

c. Menyebutkan keterangan mengenai fakta dan tempat kejadian.

d. Melampirkan dokumen/keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.

>> Renungan Jiwa

"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusdan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang-tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya". (QS. Ali Imran :161)

>> Sekretariat WBK

Bila anda ingin mendapatkan informasi lebih jelas mengenai WBK, anda dapat menghubungi Sekretariat WBK pada hari dan jam kerja melalui telepon/fax:

021-788 41733

Kami pun dengan senang hati siap menerima kehadiran anda apabila anda ingin mengunjungi kami di alamat:

Inspektorat Jenderal                                                                                                           Gedung B, Lantai III, Jln. Harsono RM No. 3, Jakarta Selatan - 12550                                      (Komplek Kantor Pusat Kementerian Pertanian).

Last Updated ( Monday, 25 July 2011 12:14 )

 


Peraturan Terbaru

Surat BKN Nomor WK.26-30/V.125-6/99

tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Menduduki Jabatan Auditor Madya dan Auditor Utama


Peraturan Menpan dan RB Nomor 20 Tahun 2012

tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi


Perpres RI Nomor 41 Tahun 2012

tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor


Perpres RI Nomor 35 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah


Peraturan MENPAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014


Peraturan Mentan Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian


Surat Edaran MENPAN Nomor 11 Tahun 2011

tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012

 


PP Nomor 25 Tahun 2012

 

tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan


PP Nomor 48 Tahun 2012

 

tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kementerian Pertanian


PP Nomor 41 Tahun 2012

 

tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan


Perpres Nomor 70 Tahun 2012

 

tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah


Perpres Nomor 103 Tahun 2012

tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Pertanian


Inpres Nomor 3 Tahun 2012

tentang Kebijakan Pengadaan Gabah Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah


Permenpan Nomor 60 Tahun 2012

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah


Lampiran 3a Permenpan Nomor 60 Tahun  2012

 


Lampiran 3b Permenpan Nomor 60 Tahun 2012


Lampiran 4 Permenpan Nomor 60 Tahun 2012


Lampiran 5 Permenpan Nomor 60 Tahun 2012


Lampiran 6 Permenpan Nomor 60 Tahun 2012

 

 

Sedang Berkunjung
We have 9 guests online
Green Audits
Media Auditor
Komitmen Anti Korupsi
Selayang Pandang Itjen
Foto Kegiatan
salammerdeka.jpg