Dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalisme auditor dan untuk  mendorong terwujudnya peran auditor internal sebagai quality assurance, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melalui Ikatan Auditor Internal Kementerian Pertanian (IAIKP) menyelenggarakan seminar nasional pengawasan dengan tema “ Peningkatan Peran Auditor Internal Sebagai Quality Assurance”. Seminar ini dilaksanakan selama 1 hari pada Kamis 7 Februari 2013 bertempat di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Seminar Nasional Pengawasan diikuti  oleh 302 peserta yang berasal dari auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, 34 kementerian dan BPKP.

Acara dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Ir. R. Azis Hidajat, MM. Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal mengharapkan para peserta mendapatkan nilai tambah dari hasil diskusi dan tukar pikiran, yang tentunya bisa diterapkan di masing – masing kementerian/ lembaga, dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan pengawasan di pemerintahan

Hadir sebagai pembicara Direktur Eksekutif Asosiasi Auditor Internal Pemerintah  Indonesia (AAIPI), Sidik Wiyoto, SH, MM memberikan materi “Peran Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Kementerian/Lembaga Pemerintah; Pakar Hukum UI, Ganjar Laksmana, SH memberikan materi “Pemahaman Resiko dan Perlindungan Hukum bagi Auditor”; dan Widyaiswara Kemenkum dan HAM, Syarifah Herlina, SH, MH memberikan materi “Pemahaman Proses Hukum Tata Usaha Negara”.

Seminar Nasional Pengawasan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Ikatan Auditor Internal Kementerian Pertanian (IAIKP) dengan tema “Peningkatan Peran Auditor Internal sebagai Quality Assurance” menghasilkan beberapa rumusan sebagai berikut :

1. Tuntutan profesionalitas dan independensi auditor intern pemerintah di era reformasi sekarang ini semakin menguat dimata masyarakat, sebagai dampak dari adanya kasus-kasus yang melibatkan aparat PNS akibat lemahnya sistem pemerintahan saat ini.

2. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, auditor seringkali dihadapkan dengan risiko hukum, diantaranya somasi, pengaduan pencemaran nama baik, dan tuntutan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).  Risiko hukum ini rentan khususnya bagi para auditor yang melaksanakan tugas audit investigasi.

3. Menjawab tuntutan tersebut, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) diharapkan melakukan perubahan paradigma dan strategi pengawasan yang lebih bersifat pencegahan (preventif dan preemtif) dalam bentuk counselling partner dan pada akhirnya menjadi Catalist/Quality Assurance.  Upaya-upaya tersebut sekaligus merupakan bentuk reformasi birokrasi di bidang pengawasan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan guna mempercepat tewujudnya good goverment dan clean governance.

4. Peningkatan peran APIP sebagai Quality Assurance bukan hal mudah untuk diwujudkan. Dari hasil Pemetaan Kapabilitas APIP tahun 2012 diperoleh kondisi bahwa 95% dari APIP Pusat dan Daerah berada pada Level 1 (initial) dan 5% berada pada Level 2 (infrastruktur). Padahal target yang diharapkan reformasi birokrasi pada tahun 2014 bahwa seluruh APIP berada pada Level 2 dan pada tahun 2025 seluruh APIP berada pada Level 3 (integrated).

5. Sesuai hasil pemeriksaan BPK-RI, beberapa kelemahan dalam kegiatan APIP secara umum adalah penyusunan PKPT dan program pengawasan belum seluruhnya berdasarkan analisis risiko dan sumber daya sesuai dengan kompleksitas penugasan, penyusunan KKA serta pengendalian dan penjaminan mutu belum memadai, belum semua APIP menetapkan kode etik sesuai PP No.60 Tahun 2008, serta kompetensi SDM dan infrastruktur penunjang belum mendukung tugas pengawasan. Berdasarkan hal tersebut, maka dibentuklah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) sebagai organisasi profesi auditor intern pemerintah yang diharapkan mampu mendorong terwujudnya APIP yang profesional.

6. Pembentukan AAIPI diharapkan dapat berperan sebagai mitra kementerian/lembaga dan daerah dalam hal mendorong ketaatan terhadap peraturan, keandalan pelaporan keuangan, kehematan,  efisiensi dan efekvitas serta pengamanan asset kementerian/lembaga dan daerah, serta mendorong  kualitas  hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh inspektorat jenderal kementerian, serta inspektorat lembaga dan daerah.

7. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) secara prinsip diselenggarakan untuk menguji keputusan-keputusan administrasi negara, yang diselenggarakan oleh administratur negara (PNS dan TNI), yang diduga bertentangan dengan peraturan di atasnya dan atau masyarakat merasa terganggu rasa keadilan atau dirugikan atas penerapan keputusan tersebut. Untuk menghindari terjadinya PTUN, maka peraturan yang dibuat harus sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan sesuai dengan payung hukum di atasnya, serta aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya konsisten dengan peraturan yang berlaku.

8. Menyikapi kondisi auditor yang digugat oleh mayarakat atau badan hukum di PTUN terkait hasil pengawasan yang dilaksanakan, maka harus diyakini bahwa pelaksanaan tugas audit telah sesuai dengan Kode Etik dan Standar Audit (KESA) dan  peraturan perundangan yang berlaku, selain melengkapi hasil pengawasan dengan bukti-bukti legal formal yang memiliki kekuatan hukum, sehingga dapat meringankan atau membebaskan auditor dari gugatan tersebut.

9. Meningkatnya peran auditor dalam menjawab tuntutan masyarakat, tidak diimbangi dengan payung hukum dan perlindungan hukum yang memadai, belum difasilitasi dengan kesejahteraan yang cukup, serta perlindungan terhadap risiko keamanan dan keselamatan di lapangan yang semakin tinggi. Oleh karenanya, AAIPI diharapkan dapat mengupayakan solusi atas kendala-kendala di atas. (anf/arf)

 

Last Updated ( Thursday, 07 February 2013 15:38 )