PostHeaderIcon Jabatan Fungsional Auditor

PERATURAN TERBARU MENGENAI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 51 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Pertauran Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara Nomor: PER/200/M.Pan/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya

 

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER- 1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pengangkatan ke Dalam Jabatan Fungsional Auditor Melalui Perpindahan Jabatan Dengan Perlakuan Khusus belum dapat menampung perkembangan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan APIP sehingga perlu mengatur kembali perlakuan khusus pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui penyesuaian/Inpassing Maka diterbitkankan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Melalui Perpindahan Jabatan dengan Perlakuan Khusus Di LIngkungan Aparat Pengawasan Interen Pemerintah.

 

 

LAPORAN SEMESTER PELAKSANAAN TUGAS TIM PENILAI ANGKA JFA LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN SEMESTER I TAHUN 2012

 

 

  • Jumlah Auditor Per 1 Juli 2012 sebanyak 159
  • Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang sedang dalam penilaian/pelaporan sebanyak 118
  • Daftar usul Penetapan Angka Kredit yang telah disetujui dan diterbitkan Penetapan Angka Kredit sebanyak 118
  • Jumlah Auditor yang naik pangkat per 1 Oktober 2012 sebanyak 12
  • Jumlah Auditor yang tidak naik pangkat sebanyak 106
  • Jumlah Calon Auditornya sebanyak 38



PROFIL JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

JFA  APIP


 


GAMBARAN UMUM

 

Apa Itu Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional PNS atau biasa disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu sertabersifat mandiri.


Jabatan fungsional dibentuk dengan tujuan untuk peningkatan profesionalisme dan pengembangan karier PNS dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.


Apa Itu JFA

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) merupakan jabatan fungsional yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi pengawasan instansi pemerintah/aparat pengawasan instansi pemerintah (APIP) yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.


JFA dibentuk dengan tujuan untuk menjamin pembinaan profesi dan karier, kepangkatan dan jabatan bagi PNS yang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan kinerja instansi pemerintah.


Siapa Auditor

Pejabat Fungsional Auditor (PFA) atau biasa disebut auditor adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.


Ada Dimana Auditor APIP

  • BPKP
  • Inspektorat Jenderal Departemen/Kementerian
  • Inspektorat Utama/Inspektorat LPND
  • Badan Pengawasan Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota

Jenjang Jabatan Dalam JFA

1. Auditor Terampil:

  • Auditor Pelaksana
  • Auditor Pelaksana Lanjutan
  • Auditor Penyelia

2. Auditor Ahli:

  • Auditor Ahli Pertama
  • Auditor Ahli Muda
  • Auditor Ahli Madya
  • Auditor Ahli Utama

Sejarah JFA

JFA dibentuk tahun 1996 dengan Kep MENPAN 19/1996, dan diterapkan pertama kali di BPKP sebagai bentuk pengembangan lebih lanjut dari Pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan (PKP) yang telah dirintis sejak tahun 1983 di lingkungan BPKP. Sejalan dengan adanya tuntutan peningkatan profesionalisme di bidang pengawasan, maka pada tahun 2000/2001 JFA juga diterapkan di lingkungan Itjen Dep/LPND. Sedangkan di lingkungan Bawasda Prov/Kab/Kota, penerapan JFA baru mulai tahun 2003/2004.

 

MENJADI PFA


Mengapa Harus JFA

  1. Adanya jaminan peningkatan profesionalis memelalui pembinaan, pengembangan profesi,pendidikan dan pelatihan yang terencana,berjenjang dan berkelanjutan. Peningkatanprofesionalisme juga dikembangkan melaluipenugasan yang didasarkan pada kompetensi (keterampilan dan keahlian).
  2. Kenaikan pangkat dan jabatan yang berorientasi pada penilaian prestasi kerja yang obyektif melalui sistem penilaian angka kredit. PFA dapat menduduki pangkat dan jabatan maksimal sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerja yang dimiliki.
  3. Adanya kepercayaan untuk menghitung sendiri(self assesment) perolehan angka kredit berdasarkan pada pelaksanaan penugasan.
  4. Adanya pemberian tunjangan sesuai jenjang jabatannya.

Siapa Yang Dapat Diangkat Dalam JFA

Seorang PNS dapat diangkat ke dalam JFA Trampil ataupun Ahli apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Berijazah pendidikan formal minimal SLTA, D II, atau D III dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina.
  2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (golongan ruang II/b).
  3. Bekerja di lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), meliputi:
    • BPKP
    • Inspektorat Jenderal Departemen/ Kementerian
    • Unit Pengawasan LPND
    • Badan Pengawasan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
  4. Memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan lulus diklat sertifikasi JFA sesuai dengan pangkat dan jabatan yang akan didudukinya.
  5. Memiliki Angka kredit minimal yang ditentukan.

Mekanisme Pengangkatan Ke Dalam JFA

Pengangkatan ke dalam JFA dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

  1. Pengangkatan Inpassing Merupakan pengangkatan ke dalam JFA pada kurun waktu tertentu.
  2. Pengangkatan Perpindahan Merupakan pemindahan ke dalam JFA dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lain.
  3. Pengangkatan Pertama Merupakan pengangkatan pertama kali seorang PNS ke dalam JFA.

Berbagai variabel yang harus diperhatikan dalam Pengangkatan JFA meliputi kompetensi, kebutuhan formasi (jumlah dan komposisi peran/jabatan auditor) dan kecukupan beban kerja (200 Hari Pengawasan/HP per auditor per tahun), dan ketersediaan anggaran.


Besar Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

 

Berdasarkan Peraturan Presiden no 66 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor :

 

1. Auditor Ahli  Utama    Rp. 1.200.000,-

Auditor Ahli  Madya    Rp.  900.000,-

Auditor Ahli  Muda     Rp.  600.000,-

Auditor Ahli  Pertama Rp.  300.000,-

 

2. Auditor Terampil  Penyelia Rp. 425.000,-

Auditor Pelaksana Lanjutan Rp. 265.000,-

Auditor Pelaksana Rp. 240.000,-


Penilaian Kinerja Auditor Berbasis Angka Kredit

  1. Penilaian prestasi dan kinerja auditor dilakukan melalui sistem angka kredit dengan memperhitungkan setiap butir kegiatan dan atau akumulasi butir-butir kegiatan penugasan yang dilaksanakan. Masing-masing kegiatan penugasan dinilai dengan satuan angka kredit sesuai dengan kompleksitas kegiatan dan jenjang jabatan auditor.
  2. Unsur kegiatan yang dinilai:

Unsur Utama:

  • Pendidikan, setiap kegiatan pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah serta mengikuti atau lulus pendidikan dan pelatihan kedinasan.
  • Pengawasan, setiap kegiatan dalam proses penilaian terhadap obyek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang telah ditetapkan.
  • Pengembangan Profesi, setiap kegiatan yang dilakukan untukmeningkatkan kinerja pekerjaan (job performance) melalui keterampilan tertentu,yaitu pelatihan/diklat teknis dan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

Unsur Penunjang:

Setiap kegiatan yang diarahkan pada pemberdayaan diri pribadi yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, antara lain melalui kegiatan mengajar, mengikuti seminar/ lokakarya, berperan dalam kepanitiaan dan organisasi profesi, serta memperoleh penghargaan/tanda jasa.

 

3. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian angka kredit merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh auditor   secara self assesment berdasarkan pada perencanaan kerja dan norma hasil dengan melibatkan Tim Penilai Angka Kredit dan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit

4. Perangkat Penilaian Angka Kredit

  • Pelaksana, Auditor, Atasan Langsung, Sekretariat Tim Penilai, Tim Penilai, Tim Penilai Teknis,   Pejabat Pengusul Angka Kredit, dan Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit
  • Dokumen, Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan (SPMK) yang dilengkapi dengan dokumen  pendukung, Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK), dan Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (SK PAK)
  • Perangkat Lunak (Software), proses penilaian dan penetapan angka kredit dapat dilakukan secara komputerisasi dengan menggunakan Aplikasi Angka Kredit.


Kenaikan Pangkat Dan Jabatan

Kenaikan pangkat dan jabatan didasarkan pada perolehan angka kredit sesuai dengan komposisi dan jumlah kumulatif minimal yang ditentukan serta peningkatan kompetensi yang dipersyaratkan. Tabel komposisi angka kredit (Trampil/Ahli) dan tabel hubungan pangkat,golongan, angka kredit, peran, sertifikasi (Trampil/Ahli)


Pengembangan Profesi, Diklat Dan Sertifikasi

Untuk mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme sejalan dengan tuntutan tugas pengawasan, setiap PFA wajib mengikuti berbagai kegiatan pengembangan profesi, diklat dan sertifikasi. Berbagai jenis kegiatan pengembangan profesi meliputi:

  • Membuat karya tulis/karya ilmiah
  • Menerjemahkan/menyadur karya tulis ilmiah
  • Berpartisipasi dalam penerbitan
  • Melakukan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
  • Berpartisipasi aktif dalam pemaparan
  • Studi banding

Diklat sertifikasi dan diklat teknis substansi dirancang secara berjenjang dan berkelanjutan yang terdiri dari:

  1. Diklat pembentukan auditor Trampil dan Ahli, adalah diklat yang dirancang untuk menyaring calon auditor dan memberikan pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk melaksanakan kegiatan audit secara
  2. Diklat penjenjangan auditor adalah diklat dalam rangka sertifikasi bagi auditor untuk menyiapkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku auditor sehingga mampu melaksanakan peran sebagai Ketua Tim, Pengendali Teknis, dan Pengendali Mutu.
  3. Diklat teknis substansi merupakan diklat yang dirancang untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi (keterampilan dan keahlian) di bidang teknis tertentu sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing APIP.

INSTANSI PEMBINA DAN DATA PFA

 

Instansi Pembina JFA

Instansi pembina Jabatan Fungsional adalah instansi pemerintah yang menggunakan jabatan fungsional yang mempunyai bidang kegiatan sesuai dengan tugas instansi tersebut atau instansi yang apabila dikaitkan dengan bidang tugasnya dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai pembina jabatan fungsional (PP 16/1994 tentang Jabatan Fungsional PNS)

 

Dalam hal pembinaan JFA berdasarkan Kep MENPAN Nomor 19/1996 Pasal 1, BPKP ditunjuk sebagai instansi pembina JFA di lingkungan APIP (BPKP, Itjendep/LPND, dan Bawasda) Tugas-tugas instansi pembina secara umum antara lain:

  • Merumuskan standar kompetensi
  • Merumuskan kurikulum diklat
  • Menyelenggarakan diklat kompetensi
  • Fasilitasi pelaksanaannya
  • Membangun pusat informasi
  • Menyusun pedoman formasi jabatan
  • Melakukan monitoring dan evaluasi


KETENTUAN JFA

 

Organisasi JFA

Pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dilaksanakan secara mandiri yaitu melakukan tugas dalam suatu tim pengawas mandiri yang merupakan kerja bersama, tetapi tanggung jawab hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan pelaksanaan tugas tetap melekat kepada masing-masing PFA tersebut. Peran dalam tim mandiri adalah sebagai Anggota Tim, Ketua Tim, Pengendali Teknis, dan Pengendali Mutu.

 

Ketentuan-Ketentuan JFA

Untuk memudahkan PFA dan pihak-pihak terkait lainnya, ketentuan-ketentuan pelaksanaan JFA yang meliputi ketentuan umum, petunjuk teknis, diterbitkan dan dikodifikasikan secara periodik dalam bentuk buku himpunan peraturan, pedoman dan standar.

 

Peraturan Tentang JFA

Peraturan-peraturan yang terkait dengan jabatan fungsional auditor dapat dilihat selengkapnya: klik disini

 

Last Updated ( Monday, 01 July 2013 12:08 )

 


Peraturan Terbaru

Surat BKN Nomor WK.26-30/V.125-6/99

tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Menduduki Jabatan Auditor Madya dan Auditor Utama


Peraturan Menpan dan RB Nomor 20 Tahun 2012

tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi


Perpres RI Nomor 41 Tahun 2012

tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor


Perpres RI Nomor 35 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah


Peraturan MENPAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014


Peraturan Mentan Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian


Surat Edaran MENPAN Nomor 11 Tahun 2011

tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012

 


PP Nomor 25 Tahun 2012

 

tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan


PP Nomor 48 Tahun 2012

 

tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kementerian Pertanian


PP Nomor 41 Tahun 2012

 

tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan


Perpres Nomor 70 Tahun 2012

 

tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah


Perpres Nomor 103 Tahun 2012

tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Pertanian


Inpres Nomor 3 Tahun 2012

tentang Kebijakan Pengadaan Gabah Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah


Permenpan Nomor 60 Tahun 2012

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah


Lampiran 3a Permenpan Nomor 60 Tahun  2012

 


Lampiran 3b Permenpan Nomor 60 Tahun 2012


Lampiran 4 Permenpan Nomor 60 Tahun 2012


Lampiran 5 Permenpan Nomor 60 Tahun 2012


Lampiran 6 Permenpan Nomor 60 Tahun 2012

 

 

Sedang Berkunjung
We have 28 guests online
Green Audits
Media Auditor
Komitmen Anti Korupsi
Selayang Pandang Itjen
Foto Kegiatan
sharingknowledge10.jpg