Latar Belakang

Sesuai dengan tekad Reformasi Birokrasi pemerintahan di Lembaga Kementerian Pertanian Republik Indonesia diarahkan pada pencapaian: good governance, transparan, dan akuntable.

Good Governance atau kepemerintahan yang baik merupakan tuntutan masyarakat agar pengelolaan negara dijalankan secara amanah dan bertanggung jawab.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai lembaga pengawasan intern Kementerian Pertanian dituntut untuk menciptakan suasana pengawasan yang professional yang dilandasi kompetensi, kapabilitas, dan integritas.

Sesuai dengan arahan Menteri Pertanian dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan, auditor harus senantiasa berpola pikir bahwa hanya sapu yang bersih yang dapat membersihkan lantai yang kotor.

Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang profesional serta mewujudkan visi dan misinya, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mencanangkan program Green Audits. Diharapkan dengan dicanangkannya Green Audits dapat menciptakan kenyamanan antara auditor dan auditan dalam proses pemeriksaan dilingkungan Kementerian Pertanian.

Apa itu Green Audits?

  • Good Audit Practices: Auditor Itjen Kementan menerapkan pemeriksaan berdasarkan hasil pengalaman, pendidikan dan pelatihan JFA (Jabatan Fungsional Auditor).
  • Responsibility and Accountability: Auditor Itjen Kementan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan kinerja dan keuangan sesuai Kode Etik dan Standar Audit (KESA) dan melaporkan hasil audit yang dipertanggungjawabkan.
  • Eficiency, Economically, and Effectively: Auditor Itjen Kementan melakukan kegitan mencapai tujuan secara tepat dan mampu menggunakan sumber daya hasil yang optimum.
  • Empowering Resources Wisely: Pemanfaatan sumber daya, auditor Itjen Kementan dalam memberikan motivasi dan saran kepada obyek pemeriksaan secara bijaksana.
  • No Abuse and No Corupption: Auditor Itjen Kementan tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam melaksanakan audit bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  • Accordance to the Law and Policy: Auditor Itjen Kementan melakukan audit taat aturan hukum dan sesuai dengan undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku.
  • Urgency Sense: Auditor Itjen Kementan selalu tanggap dalam menghadapi permasalahan saat mengevaluasi obyek audit.
  • Develop Audit Performance: Auditor Itjen Kementan selalu berupaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk menjadi auditor yang andal.
  • Integritas dan Profesional: Auditor Itjen Kementan memiliki kepribadian: disiplin, jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang andal, dan mampu melaksanakan audit sesuai standar yang ditetapkan.
  • Trusworthy and Honestly: Auditor mampu memberikan kepercayaan dan kenyamanan terhadap obyek audit dan jujur dalam mengungkap temuan.
  • Smile, Smart, Smooth, Strict, and Serve God the Best: Auditor Itjen Kementan mampu memberikan pelayanan yang terbaik terhadap obyek pemeriksaan dengan senyum, cerdas, lembut, cepat, dan tidak menghakimi, dengan prinsip melayani yang terbaik sebagai hamba Tuhan.

Paradigma Pengawasan

  • Watchdog

Pendekatan birokrasi

Berorientasi menghukum

Instruktif

Kurang memberi solusi

Kurang member kesempatan kepada auditan untuk menjelaskan sesuatu

  • Counseling Partner (Konsultatif)

Koordinasi

Partisipatif

Konsultatif

Guna memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi auditan dalam mencapai tujuan

  • Catalyst / Quality Assurance

Peran pengawasan lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kinerjanya sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku

Tujuan Green Audits

Program Green Audits bertujuan agar Auditor melaksanakan kegiatan pengawasan yang lebih fokus dengan tersedianya dasar perumusan kebijakan pengawasan (outcome) melalui program dan kegiatan (output) sehingga akan berdampak efektifitas, efisiensi, ekonomis dan taat peraturan (impact).

Auditor dapat memberikan motivasi, dan saran kepada obyek pemeriksaan secara bijkasana, dan ramah serta mampu memberikan kepercayaan dan kenyamanan terhadap obyek pemeriksaan dan jujur dalam mengungkap temuan.

Aktifitas pengawasan lebih menekankan pencegahan daripada penindakan sehingga pola pengawalan terhadap kegiatan-kegiatan strategis menjadi prioritas sebelum dilakukan pemeriksaan. Pengawasan juga dilakukan berorientasi kepada perbaikan bukan menghukum sehingga apabila ditemukan penyimpangan maka akan ditemukan penyelesaian secara internal sebelum dilakukan upaya pelimpahan permasalahan yang terjadi kepada pihak yang terkait.

Mari Kita Wujudkan Audit yang Ramah di Lingkungan Kementerian Pertanian Melalui GREEN AUDITS


KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2011

  • Audit Perencanaan: Tujuan Audit Perencanan mencegah terjadinya ketidakhematan dan ketidakefisienan dalam perencanaan melalui saran/rekomendasi/perbaikan perencanaan anggaran.
  • Audit Kinerja: Bertujuan untuk menilai kinerja dari Satuan Kerja (Satker) dan Unit Kerja melalui indicator efisiensi, efektivitas, ekonomis dan ketaatan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku.
  • Evaluasi Terhadap LAKIP Eselon I lingkup Kementan: Dilakukan untuk melihat dan menilai kinerja Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dengan pendekatan komprehensif atas kinerja Unit Kerja Eselon I melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yangtelah disusun dan menilai tingkat keberhasilan/kegagalan instansi pemerintah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dan pengelolaan sumberdaya yang diamanatkan kepada instansi yang bersangkutan.
  • Audit Anggaran Bantuan Luar Negeri (BLN): Tujuan Audit Anggaran BLN untuk melihat dan menilai tingkat efektivitas, efisiensi serta keekonomisan penggunaan dana bantuan luar negeri dalam mendukung pembangunan bidang pertanian seperti  pada kegiatan/proyek FEATI (SDM), PIDRA (BKP), dan bantuan luar negeri lainnya.
  • Audit Khusus/Investigasi: Tujuan Audit Khusus/Investigasi untuk memperoleh kejelasan atau kebenaran suatu informasi yang teridentifikasi adanya KKN baik dari hasil Audit Kinerja maupun adanya laporan/pengaduan masyarakat, serta atas dasar instruksi pimpinan atau atas permintaan dari Satuan Unit Kerja tertentu.
  • Pengawasan dengan Tujuan Tertentu: Pengawasan ini didasarkan atas permintaan/petunjuk Menteri, dengan dititikberatkan pada kegiatan yang menjadi isu-isu strategis di lingkup Kementerian Pertanian antara lain: pengawasan terhadap pelayanan publik, pengawasan terhadap asset kementerian, pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajan (PNBP), dan lain sebagainya.
  • Reviu Laporan Keuangan Satker, Unit Eselon I dan Kementerian: Reviu ini dilakukan untuk menilai penelaahan atas Laporan Keuangan (LRA dan Neraca Kementerian) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dalam rangka menguji kesesuaian antara angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan (LK) terhadap catatan, buku, laporan yang digunakan dalam Sistem Akuntansi untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai SAP.
  • Audit Penanganan Penyelesaian Tindak Lanjut Kerugian Negara dan Pemutakhiran Data: Tujuan Audit untuk mendorong efektivitas Audit, setiap Kerugian Negara harus diselesaikan sebagaimana mestinya.
  • Pendampingan dan Pengawalan Proses Pengadaan Barang/Jasa: Dilakukan untuk mengawal, mendorong dan melakukan pendampingan terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai prosedur serta bebas KKN, dengan cara memberikan saran dan melakukan penilaian prosedur pengadaan barang/jasa yang dilakukan, apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bebas KKN.
  • Audit Bersifat Intelijen: Untuk mengetahui kebenaran/kejelasan (fact finding) suatu informasi terhadap adanya indikasi/dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pertanian atau informasi terutama yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa penting.
  • Pengawalan Kegiatan Strategis: Pengawalan ini dilakukan untuk mengantisipasi sedini mungkin terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, baik aspek teknis maupun aspek administrasi atau penyalahgunaan anggaran.
  • Evaluasi LHP Regular Kinerja: Tujuan evaluasi untuk memberikan penilaian terhadap pencapaian kinerja antara input yang dihasilkan dengan target yang disepakati dengan memberikan masukan dan saran perbaikan secara manajerial pelaksanaan program/kegiatan kepada Pimpinan Kementerian/Unit Kerja Eselon I dan Satker.
  • Evaluasi Kegiatan Strategis Eselon I lingkup Kementan: Evaluasi ini dilakukan untuk melakukan penilaian secara komprehensif terhadap kegiatan strategis Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, dalam kontrak kinerja.
  • Kajian Bidang Pengawasan: Kajian ini dilakukan terhadap kebijakan pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang dilaksanakan dengan dukungan auditor berupa kualitas, independensi dan obyektivitas di dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif guna memaksimalkan fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
  • Evaluasi Kinerja Atase Pertanian: Dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan Satuan Kerja Atasa Pertanian pada Kedutaan Besar RI Luar Negeri; Tokyo-Jepang, Roma-Italia, Brussel-Belgia dan Washington DC-Amerika Serikat.

Last Updated ( Saturday, 04 June 2011 18:07 )