Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 bahwa Presiden menyampaikan RUU Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK paling lambat 6 bulan setelah Tahun Anggaran. Sebagai wujud reformasi birokrasi sekarang ini, pemerintah sangat concern terhadap laporan keuangan. Pencapaian dan ekspektasi opini audit BPK atas LKPP dan LKKL menjadi salah satu target yang dicanangkan oleh Presiden. Dimana Para Menteri/Pimpinan Lembaga telah melakukan kontrak kinerja  dengan Presiden bahwa LKKL harus mencapai opini terbaik yakni mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) paling lambat tahun 2011. Kementerian Pertanian sendiri mentargetkan sudah dapat memperoleh opini WTP pada tahun 2010. Namun, pada perjalanannya Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2010, masih dinilai Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK-RI, bahkan pada semester II Tahun 2010, yang menjadi pengecualian bertambah menjadi dua point yaitu aset dan hibah.
Kriteria pemberian opini audit laporan keuangan oleh BPK melihat beberapa aspek antara lain kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), ketaatan terhadap peraturan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Berkaitan dengan hal tersebut, Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkup Kementerian Pertanian wajib berperan secara aktif dalam mewujudkan laporan keuangan Kementerian Pertanian mendapat opini WTP dari BPK sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya yaitu melakukan audit aset terhadap aset bermasalah sehingga dapat segera dilakukan tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal sebagai langkah nyata dalam mewujudkan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah menyelenggarakan Workshop Audit Aset dan Hibah BMN yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 8 Oktober 2011 di Hotel Buwi Wiyata, Depok.

Acara yang diikuti seluruh auditor, Kepala Bagian Lingkup Inspektorat Jenderal, serta pejabat dan staf yang menangani Laporan Keuangan lingkup Eselon I Kementerian Pertanian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan pendalaman lebih mengenai PMK No. 125 Tahun 2011 dan KMK No.271 Tahun 2011. Selain itu, untuk mendapatkan data aset-aset bermasalah di Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sebagai bahan untuk dilakukan audit aset.

Dalam acara workshop ini, para peserta mendapat penjelasan yang mendalam oleh beberapa narasumber yang berpartisipasi aktif antara lain yaitu Ir. Abdul Madjid dari Sesditjen PSP, Ir. Margo Uripno dari BKP, Iman Satrio, SE dari Barantan, Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementan Ir. Yasid Taufik, MM, narasumber dari DJKN Kementerian Keuangan serta para narasumber dari lingkup Inspektorat Jenderal Kementan.  Penjelasan yang mendalam diberikan oleh para narasumber mengenai Peraturan Menteri Keuangan PMK. 96 Tahun 2007, PMK 125 Tahun 2011 dan Keputusan Menteri Keuangan KMK No.271 Tahun 2011 yang akan menjadi pedoman dasar untuk melakukan audit aset. Selain itu, diharapkan permasalahan-permasalahan aset pada setiap lingkup Eselon I lingkup Kementerian Pertanian akan menjadi bahan penentuan aset-aset yang harus segera dilakukan audit untuk menyelesaikannya.

Target pencapaian opini WTP Laporan Keuangan tahun 2011 memang bukanlah hal yang mudah. Hal ini perlu penanganan secara serius dan sungguh-sungguh. Peranan semua pihak dalam mensukseskannya adalah hal mutlak yang diperlukan. Sesuai dengan ruang lingkup kerjanya, Inspektorat Jenderal turut berupaya mewujudkan opini WTP selain dengan melakuan reviu terhadap Laporan Keuangan sebelum dilakukan audit BPK sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 juga melakukan audit aset terhadap aset-aset yang bermasalah sebagai syarat aset tersebut untuk dapat dilakukan hibah atau dihapuskan. Diharapkan dengan kerjasama dari berbagai pihak tersebut target WTP Laporan Keuangan Kementerian Pertanian khususnya dan Pemerintah Pusat pada umumnya dapat dihasilkan.(yos)

Last Updated ( Friday, 28 October 2011 11:55 )