Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan dan peringkat hasil penilaian atas Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat Eselon I dan kementerian di lingkup Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) berkomitmen untuk senantiasa memberikan masukan dan saran kepada unit-unit kerja eselon I teknis dalam bentuk kegiatan sosialisasi maupun workshop guna menyampaikan pemahaman dan merumuskan langkah-langkah kebijakan yang disepakati untuk pihak-pihak yang berinteraksi dalam kegiatan dimaksud.

Melalui kegiatan workshop LAKIP ini, diharapkan mampu memberikan jawaban-jawaban serta solusi atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini perlu dipecahkan, mengingat dalam prakteknya, beragam permasalahan teknis muncul dalam penyusunan dan evaluasi pelaporan LAKIP baik di tingkat eselon I maupun tingkat Kementerian. Hal ini menjadi fokus perhatian pimpinan kementerian yang menginginkan adanya perubahan terhadap hasil penilaian LAKIP Kementan oleh Kemenpan dan RB, dari yang semula pada tahun 2009 memperoleh peringkat “CC” agar dapat meningkat menjadi peringkat “B” di tahun berikutnya.

Diharapkan adanya penjelasan materi dan hasil diskusi workshop dapat memberikan manfaat yang berarti bagi semua pihak baik yang terkait secara langsung, maupun bagi pihak lain yang berkeinginan untuk mempelajari dan memperbaiki pelaporan LAKIP pada unit kerja dimana ia berada.

Kegiatan Workhop Penyusunan dan Evaluasi LAKIP Eselon I dan Kementerian Pertanian Tahun 2011 telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementan selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 18 – 19 April 2011, berlokasi di Hotel Maharani, Jakarta. Adapun tujuan penyelenggaraan kegiatan workshop ini adalah tercapainya pemahaman yang seragam bagi peserta workshop terhadap pola penyusunan dan teknik evaluasi LAKIP tingkat Eselon I maupun tingkat Kementerian sesuai ketentuan terbaru yaitu Permenpan No.29 Tahun 2010.

Agar tercapainya tujuan penyelenggaran workshop secara optimal, maka peserta yang diundang dalam kesempatan ini adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan tugas pokok berkaitan dengan penyusunan dan evaluasi LAKIP. Secara rinci pihak-pihak dimaksud adalah para narasumber dari Kemenpan dan RB sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Drs. Agus Uji Hantara, ME; Devi Anantha, SE dan Agusdin Muttakin, Ak; dihadiri pula oleh para pejabat eselon III dan IV yang membidangi evaluasi lingkup eselon I Kementan sebanyak 24 orang, serta para pejabat dan auditor lingkup Itjentan sebanyak 90 orang terdiri dari para Inspektur, Koordinator dan Ketua Tim lingkup Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi.

Penyelenggaraan kegiatan workshop selama 2 (dua) hari telah menghasilkan beberapa titik strategis/butir penting yang menjadi acuan bagi peserta workshop dalam melakukan penyusunan dan evaluasi LAKIP tingkat eselon I dan kementerian yang akan datang, disampaikan sebagai berikut.

  • Penyusunan teknis LAKIP untuk pelaporan tahun anggaran 2011 wajib mengikuti aturan terbaru sesuai Permenpan No.29 Tahun 2010;
  • Penyusunan LAKIP untuk pelaporan tahun anggaran 2010, masih diperbolehkan menggunakan acuan peraturan yang sebelumnya;
  • Pastikan terlihat benang merah yang jelas antara kebijakan pemerintah jangka panjang, Rencana Stratejik (Renstra) kementerian, Renstra Eselon I, Rencana Kerja Tahunan (RKT) eselon I dan penyampaian LAKIP tingkat eselon II atau satker mandiri (pengelola dana DIPA);
  • Materi dokumen LAKIP tingkat kementerian untuk pelaporan tahun anggaran 2011, wajib hukumnya menyajikan data identifikasi kontrak kerja kementerianyang dilandasi atas hasil capaian (outcome) atas program/kegiatan yang ingin dicapai Kementan (empat sasaran sukses), bukan menyajikan data keluaran (output) program/kegiatan seperti penyajian LAKIP sebelumnya.
  • Khusus untuk penyampaian LAKIP tingkat Eselon II atau satker mandiri (pengelola dana DIPA), pencapaian sasaran yang diutarakan masih menyajikan data keluaran (output).
  • Untuk menjadi perhatian, bahwa Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Permenpan No.29 Tahun 2010.

(Hari Edi)

Last Updated ( Friday, 13 May 2011 01:22 )