Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melangkah jauh dalam mengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintah yang diamanatkan oleh PP No 60 tahun 2008. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan diantaranya mendorong terbentuknya satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri No: 23/Permentan/ OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian. Dengan terbentuknya Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) pada masing masing Unit Eselon I maupun Pelaksana Tugas, maka Satlak PI tersebut perlu dibina secara terus menerus dan diberikan motivasi agar supaya kinerjanya dapat maksimal.

Upaya untuk memberi motivasi tersebut, akan diberikan penghargaan atau award terhadap Satlak PI yang kinerjanya baik atau berprestasi. Direncanakan pada setiap Tahun pada tanggal 9 Desember akan diberikan award terhadap satlak PI Eselon I, Satlak PI Eselon II, Satlak PI Eselon III dan Satlak PI IV. Karena itu dari tanggal 1-8 November 2011, telah dilakukan penilaian terhadap kinerja seluruh Satlak PI lingkup Kementerian Pertanian dan penerapannya secara obyektif dengan sasaran penilaian adalah kinerja Satlak-PI lingkup Kementerian Pertanian dan Penerapan Unsur-unsur SPI di Unit Kerja lingkup Kementerian Pertanian.

Adapun aspek-aspek yang termasuk pada Penilaian SPI antara lain: aspek kelembagaan, aspek kinerja satlak PI dan 5 unsur SPI yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan. Selain Penilaian SPI, dalam waktu bersamaan juga telah dilakukan penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku institusi yang bergerak pada ranah pengawasan, terpanggil untuk memulai suatu gerakan yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya good governance dan clean goverment khususnya di lingkup Kementerian Pertanian.

Kriteria penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada suatu UPT/unit kerja adalah tingkat kejadian korupsi, tanpa mengabaikan atribut lainnya seperti pelaksanaan tugas dan fungsi (TUSI), disiplin dan tertib kepegawaian. Kriteria tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menentukan penetapan status suatu UPT/unit kerja lingkup Kementerian Pertanian sebagai unit kerja berpredikat WBK. Gagasan ini muncul sebagai jawaban atas kebijakan pimpinan Kementerian Pertanian yang menghendaki perbaikan manajemen agar ada penyegeraan untuk mengurangi terjadinya tindak korupsi dengan target ideal zero corruption sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Bahan utama penilaian untuk menetapkan status suatu UPT/unit kerja berpredikat WBK bersumber dari hasil pengawasan, baik dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah, eksternal (BPK dan BPKP) maupun informasi masyarakat yang peduli dengan pengawasan. Wilayah Bebas dari Korupsi ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap dua kriteria yaitu Kriteria Pengelolaan Keuangan, Kedisiplinan dan Kepatuhan Hukum; serta Kriteria Kinerja. Kriteria Pengelolaan Keuangan, Kedisiplinan dan Kepatuhan Hukum meliputi aspek keuangan, aspek disiplin pegawai, serta aspek tindak pidana. Sedangkan Kriteria Kinerja terdiri dari aspek pelaksanaan TUSI dan aspek komitmen lembaga dalam percepatan pemberantasan korupsi, dengan periode waktu penilaian dua tahun terakhir.

Penetapan status suatu UPT/unit kerja berpredikat WBK merupakan cerminan dalam pelaksanaan TUSI, yaitu penghargaan (reward) dan sanksi (punishment), tergantung kepada i’tikad dan kemampuan UPT/unit kerja yang bersangkutan dalam menciptakan statusnya sebagai UPT/unit kerja berpredikat WBK. Dengan dilaksanakannya Penilaian WBK ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. (yos)

Last Updated ( Friday, 11 November 2011 19:01 )