Dalam upaya menegakkan ketaatan hukum bagi segenap Aparat Sipil Negara/ASN di Indonesia, utamanya dalam hal pemantauan praktek KKN dan pencucian uang, Menpan-RB Yuddy Chrisnandi telah mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan eselon III, IV dan V di instansi pemerintah untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), tidak terkecuali bagi PNS baru lulus seleksi masuk. Hal ini sesuai dengan amanah yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan instansi Pemerintah, sebagai wujud pernyataan integritas atas harta kekayaan aparatur sipil negara.

Seperti diberitakan oleh situs Suara Pembaruan (Kamis, 29 Januari 2015) bahwa Surat edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN berisi antara lain:

1. Menetapkan wajib lapor kekayaan bagi pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN, para pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa untuk untuk menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

2. Menetapkan wajib lapor kepada seluruh pegawai ASN selain pada butir 1 di atas secara bertahap, dan dimulai dari pejabat setingkat eselon III, IV dan V untuk menyampaikan LHKASN kepada pimpinan instansi masing-masing. Laporan tersebut paling lambat diserahkan: a. 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ini ditetapkan; b. 1 (satu) bulan setelah pejabat tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan;

3. Menugaskan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk memantau kepatuhan penyampaian LHKASN, melakukan verifikasi kewajaran LHKASN, melakukan klarifikasi kepada wajib lapor, melakukan pemeriksaan jika LHKASN mengindikasikan adanya ketidakwajaran, dan menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun kepada pimpinan instansi dengan tembusan Menteri PAN-RB;

4. Peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan wajib lapor LHKASN dalam jabatan struktural/fungsional, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN;

5. Pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan kepada: a. Wajib lapor LHKASN yang tidak mematuhi kewajibannya; b. Pejabat di lingkungan APIP yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan aparatur sipil negara.

 

Surat Edaran tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja; Panglima TNI; Kapolri; Jaksa Agung; para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK); para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural; para Gubernur; dan para Bupati/Walikota. Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi menyebutkan, bahwa kebijakan ini akan menjadi kriteria dalam penilaian Zona Integritas dan Indeks RB.

Last Updated ( Friday, 30 January 2015 11:07 )

Read more...

 


Dengan berakhirnya Rapat Koordinasi Pengawasan Pembangunan Pertanian (Rakorwasbangtan) Tahun 2015 pada Rabu tanggal 28 Januari 2015, Inspektorat Jenderal akan menyiapkan diri untuk menetapkan program/kegiatan serta langkah yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam rangka penetapan hal tersebut, maka akan diselenggarakan Rapat Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 16 – 18 Februari berlokasi di Balai Besar Pelatihan Kesehatan, Ciloto.

Last Updated ( Thursday, 29 January 2015 11:33 )

Read more...

 

Pada hari ini, Senin tanggal 26 Januari 2015 bertempat di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, Bogor, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Pembangunan Pertanian (Rakorwasbangtan) Tahun 2015.

Last Updated ( Monday, 26 January 2015 11:21 )

Read more...

 

Beberapa waktu belakangan ini kita sering dengar istilah PPATK yang marak diberitakan di media masa, terkait pencalonan pejabat tinggi Kepolisian RI. PPATK adalah singkatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yaitu lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasaan pencucian uang.

Last Updated ( Friday, 23 January 2015 13:01 )

Read more...

 

Seperti diberitakan pada harian Kompas tanggal 21 Januari 2015, bahwa Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum menandatangani Peraturan Presiden tentang Kelembagaan.

Last Updated ( Thursday, 22 January 2015 09:27 )

Read more...

 

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 41

Peraturan Terbaru

Surat BKN Nomor WK.26-30/V.125-6/99

tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Menduduki Jabatan Auditor Madya dan Auditor Utama


Peraturan Menpan dan RB Nomor 20 Tahun 2012

tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi


Perpres RI Nomor 41 Tahun 2012

tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor


Perpres RI Nomor 35 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah


Peraturan MENPAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014


Peraturan Mentan Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian


Surat Edaran MENPAN Nomor 11 Tahun 2011

tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012

 


PP Nomor 25 Tahun 2012

 

tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan


PP Nomor 48 Tahun 2012

 

tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kementerian Pertanian


PP Nomor 41 Tahun 2012

 

tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan


Perpres Nomor 70 Tahun 2012

 

tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah


Perpres Nomor 103 Tahun 2012

tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Pertanian


Inpres Nomor 3 Tahun 2012

tentang Kebijakan Pengadaan Gabah Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah


Permenpan Nomor 60 Tahun 2012

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah


Lampiran 3a Permenpan Nomor 60 Tahun  2012

 


Lampiran 3b Permenpan Nomor 60 Tahun 2012


Lampiran 4 Permenpan Nomor 60 Tahun 2012


Lampiran 5 Permenpan Nomor 60 Tahun 2012


Lampiran 6 Permenpan Nomor 60 Tahun 2012

 

 

Sedang Berkunjung
We have 27 guests online
Green Audits
Media Auditor
Komitmen Anti Korupsi
Selayang Pandang Itjen
Foto Kegiatan
wbk-medan-2011j.jpg